A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya, mempunyai banyak bahasa daerah dan dialek, dan menganut berbagai macam agama. Hal tersebut memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan bisa bersatu untuk memelihara keutuhan negaranya.
Suatu bangsa dalam proses menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, negara, ideologi, dan cita-cita yang dihadapkan pada fenomena sosial masyarakat yang seringkali berubah-ubah, budaya dan tradisi, keadaan alam dan kondisi wilayah serta pengalaman negara.
Pemerintah melakukan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Yakni dengan memerlukan konsepsi wawasan nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa jawa wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, peninjauan, tanggap indrawi. Sehingga diartikan cara melihat atau cara pandang, cara meninjau dan menanggapi. Dan, didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yaitu pancasila dan UDD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategik sehingga wawasan menjadi hal yang penting untuk memberi inspirasi bagi suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara.
B. Hakekat Wawasan Nusantara
Setiap negara selalu memiliki cita-cita nasional yang memberikan gairah hidup dan arah dalam menentukan tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional bangsa Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia II. Yakni mempunyai esensi bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita nasional yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yang esensinya mengandung 4 fungsi pokok pemerintahan, yaitu:
1. Fungsi Hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Fungsi ekonomi, yiatu memajukan kesejahteraan umum
3. Fungsi sosial, yaitu mencerdasskan kehidupan bangsa.
4. Fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
C. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Sosial Budaya
Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa (budi, perasaan dan kehendak).
Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara angota-anggotanya. Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama:
1. Sistem religi dan upacara keagamaan sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Sistem pengetahuan
3. Bahasa
4. Keserasian
5. Sistem mata pencaharian
6. Sistem teknologi dan peralatan
Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya.
Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Besarnya potensi antar golongan masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan memberi.
Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.
D. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Ekonomi
Wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, mencerminkan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
E. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Politik
Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
F. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:
1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakantatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata .
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan social budaya akan menciptakansikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia pencipta .
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkankesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjutkan membentuk sikap bela negara pada setiap warga Negara Indonesia .
Daftar Pustaka
Haridito, Ivo., Setyowati, Ninik., dkk,. (Tim). 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surabaya: Unesa University Press.
http://www.m2pc.web.id/2010/06/wawasan-nusantara-dalam-kehidupan.html. (online). Diakses pada 25 April 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara. (online). Diakses pada 25 April 2011.
Pemerintah melakukan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Yakni dengan memerlukan konsepsi wawasan nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa jawa wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, peninjauan, tanggap indrawi. Sehingga diartikan cara melihat atau cara pandang, cara meninjau dan menanggapi. Dan, didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yaitu pancasila dan UDD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategik sehingga wawasan menjadi hal yang penting untuk memberi inspirasi bagi suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara.
B. Hakekat Wawasan Nusantara
Setiap negara selalu memiliki cita-cita nasional yang memberikan gairah hidup dan arah dalam menentukan tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional bangsa Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia II. Yakni mempunyai esensi bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita nasional yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yang esensinya mengandung 4 fungsi pokok pemerintahan, yaitu:
1. Fungsi Hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Fungsi ekonomi, yiatu memajukan kesejahteraan umum
3. Fungsi sosial, yaitu mencerdasskan kehidupan bangsa.
4. Fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
C. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Sosial Budaya
Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa (budi, perasaan dan kehendak).
Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara angota-anggotanya. Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama:
1. Sistem religi dan upacara keagamaan sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Sistem pengetahuan
3. Bahasa
4. Keserasian
5. Sistem mata pencaharian
6. Sistem teknologi dan peralatan
Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya.
Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Besarnya potensi antar golongan masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan memberi.
Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.
D. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Ekonomi
Wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, mencerminkan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
E. Wawasan Nusantara Berdasarkan Prespektif Politik
Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
F. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:
1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakantatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata .
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan social budaya akan menciptakansikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia pencipta .
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkankesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjutkan membentuk sikap bela negara pada setiap warga Negara Indonesia .
Daftar Pustaka
Haridito, Ivo., Setyowati, Ninik., dkk,. (Tim). 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surabaya: Unesa University Press.
http://www.m2pc.web.id/2010/06/wawasan-nusantara-dalam-kehidupan.html. (online). Diakses pada 25 April 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara. (online). Diakses pada 25 April 2011.
0 komentar:
Posting Komentar